Home > Berita > “Tax Amnesty” Kebutuhan Negara, Bukan Presiden
KOMPAS/INDRA AKUNTONO
KOMPAS/INDRA AKUNTONO

“Tax Amnesty” Kebutuhan Negara, Bukan Presiden

Jakarta, Aktivisi – Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa program pengampunan pajak atau tax amnesty merupakan kebutuhan negara untuk menggenjot pendapatan dari pajak.

Menurut dia, negara saat ini menghadapi masalah besar, misalnya tax ratio yang rendah. Karena itu, kehadiran UU Tax Amnesty menjadi pintu bagi perbaikan sistem perpajakan.

“Ini kebutuhan negara yang mendasar, bukan presiden. Adalah tugas kita bersama untuk membangun kemandirian bangsa sebagaimana visi Nawacita Presiden Jokowi,” kata Misbakhun saat sosialisasi empat pilar di Pasuruan, sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/9).

Selama ini, lanjut Misbakhun, Indonesia masih terbelit persoalan akut di sektor perpajakan, yakni sempitnya data wajib pajak.

Akibatnya, target penerimaan negara dari sektor perpajakan kerap tidak tercapai. Puncaknya pada 2015 lalu, penerimaan pajak hanya 82 persen dari target yang dibuat di APBN.

Di lain sisi, penerimaan pajak merupakan tulang punggung pembiayaan negara. “Padahal berdasarkan komposisi penerimaan negara, 78-82 persen pembiayaan pembangunan ditopang pemasukan dari sektor perpajakan,” ucap politisi Partai Golkar ini.

Oleh karena itu, lanjut Misbakhun, tax amnesty dibutuhkan demi perbaikan di sektor perpajakan.

Misalnya, perbaikan data wajib pajak hingga masuknya ribuan triliun dana warga negara Indonesia (WNI) yang selama ini disembunyikan di luar negeri.

“Nantinya dana tersebut bisa masuk ke berbagai sektor untuk mempercepat pembangunan nasional,” ujar dia.

Misbakhun pun mengingatkan para konstituennya akan pentingnya membayar pajak jika ingin Indonesia menjadi bangsa yang merdeka.

Pajak yang dibayarkan, bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat, seperti membangun sekolah di desa, membangun jembatan dan jalan, pelabuhan, membayar gaji guru, gaji TNI, hakim, dan sebagainya.

“Bangsa yang merdeka adalah bangsa yang membiayai semua operasional pembangunan bangsanya dengan mandiri dari pajak dan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri,” ucap mantan pegawai Ditjen Pajak ini.  Baca juga (Kesuksesan Tax Amnesty Pertaruhkan Nama Negara)

Sumber : Kompas

About Haura

Haura
Aktivisi merupakan media yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai peristiwa di Indonesia, baik dalam bentuk berita, artikel, foto, maupun video. Dengan tagline aktual, akurat dan cerdas, Aktivisi yang berasal dari kata "aktivis" dan "visi" mengusung mimpi menjadi media profesional yang tunduk dan mengabdi untuk publik sesuai kode etik jurnalistik.

Mungkin Anda Suka

FB_IMG_1566124384839

GERAK BANSER HUSADA DI UJUNG BARAT JAWA BARAT

Hari ini, 18 Agustus 2019 masih dalam rangka memeriahkan hari kemerderkaan Republik Indonesia Unit Khusus …

Tinggalkan Balasan